aplikasi pedulilindungi

Kabar Pandemi Berakhir dan PeduliLindungi Langgar HAM Hoax, Begini Faktanya

Kabar Pandemi Berakhir dan PeduliLindungi Langgar HAM Hoax, Begini Faktanya

Beredar informasi liar yang menyebutkan bahwa Mahkamah Agung (MA) memutuskan pandemi telah berakhir dan negara dilarang melakukan pemaksaan vaksinasi COVID-19. Benarkah?

Laman kominfo, Senin (25/4/2022), menyebutkan pesan berantai itu mencantumkan narasi dengan 4 poin dari putusan MA Nomor 31 P/HUM/2022. Empat poin yang dimaksud adalah:

1. Pandemi Covid-19 dinyatakan telah berakhir;
2. Negara dilarang melakukan pemaksaan vaksin;
3. Pemerintah wajib menyediakan vaksin halal yang mendapatkan sertifikasi halal dan label halal MU; dan
4. Aktivitas ibadah, sekolah, transportasi, dan usaha tidak boleh dibatasi dan berjalan secara normal seperti sediakala.

Pesan berantai tersebut yang menyatakan aplikasi PeduliLindungi tidak boleh lagi digunakan karena melanggar hak asasi manusia (HAM).

Faktanya, poin-poin tersebut tidak pernah tercantum dalam putusan MA No 31 P/HUM/2022. Dilansir dari laman resmi MA, tidak ada putusan soal pandemi COVID-19 dinyatakan berakhir. Selain itu, pemerintah berhak melakukan program vaksinasi COVID-19 di wilayah NKRI untuk penanganan pandemi.

Kabar Pandemi Berakhir dan PeduliLindungi Langgar HAM Hoax, Begini Faktanya

Apa bunyi keputusan MA? Silakan baca di halaman selanjutnya.

Berikut ini bunyi putusan MA tersebut:

“Pemerintah (Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis Vaksin COVID-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 di wilayah Indonesia.”

Selanjutnya, terkait dengan kehalalan vaksinasi, pemerintah memang diwajibkan memberikan jaminan tentang kehalalan vaksin. Namun tak ada keharusan vaksin dengan sertifikasi dan label halal MUI.

“Pemerintah (Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis Vaksin COVID-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di wilayah Indonesia,” bunyi poin putusan tersebut.

AS Tuding Aplikasi PeduliLindungi Melanggar HAM, Ini Respons Kemenkes

AS Tuding Aplikasi PeduliLindungi Melanggar HAM, Ini Respons Kemenkes

Aplikasi PeduliLindungi dituding melanggar hak asasi manusia (HAM) oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dalam rilis Laporan Paktik Hak Asasi Manusia (HAM) di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Dalam laporan 2021 Country Reports on Human Rights Practices, Jumat (15/4/2022), aplikasi PeduliLindungi yang digunakan pemrintah Indonesia untuk melacak kasus Covid-19 melanggar HAM, terutama terkait dengan privasi data penduduk.

Diketahui, PeduliLindungi mewajibkan individu untuk check-in di aplikasi tersebut sebelum memasuki ruang publik seperti mal.

Aplikasi ini menyimpan informasi tentang status vaksinasi individu. Namun cara kerjanya disesalkan oleh pendukung HAM.
“LSM menyatakan keprihatinan tentang informasi apa yang dikumpulkan dan bagaimana data disimpan dan digunakan oleh pemerinatah,” tulis laporan tersebut.

Respons Kemenkes

AS Tuding Aplikasi PeduliLindungi Melanggar HAM, Ini Respons Kemenkes

Juru Bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menilai tudingan dari pegiat HAM bahwa aplikasi PeduliLindungi melanggar HAM adalah tidak mendasar.

“Tuduhan aplikasi ini tidka berguna dan melanggar hak asasi manusia (HAM) adalah sesuatu yang tidak mendasar,” kata Nadia dalam laman resmi Kemenkes RI, Jumat (15/4/2022).

Nadia menjelaskan, aplikasi PeduliLindungi berfungsi sebagai alat pencegahan pasien Covid-19 dan warga yang berisiko berkeliaran di tempat umum.

Selama periode 2021-2022, kata Nadia, PeduliLindungi sudah mencegah 3.733.067 orang dengan status merah atau vaksinasi belum lengkap memasuki ruang publik.

Selain itu, lanjut Nadia, aplikasi tersebut juga telah mencegah 538.659 upaya orang yang terinfeksi Covid-19 melakukan perjalanan domestik atau mengakses ruang publik tertutup.

Nadia mengimbau semua pihak agar teliti membaca laporan asli dari US State Departement tersebut.

Ia menegaskan bahwa laporan itu tidak mengandung tuduhan bahwa PeduliLindungi melanggar HAM.

“Kami memohon agar para pihak berhenti memelintir seolah-olah laporan tersbeut menyimpulkan adanya pelanggaran,” katanya.

Menurutnya, penggunaan PeduliLindungi secara masif berdampak positif untuk melaksanakan kebijakan pengawasan (surveilance).
Selain itu, PeduliLindungi memiliki beberapa fitur di antaranya adalah fitur pencarian lokasi vaksin terdekat, fitur telemedisin dan pengiriman obat, fitur penerbitan dan dompet digital sertifikat Indonesia berstandar WHO.

Berikutnya fitur kartu kewaspadaan kesehatan untuk perjalanan domestik, dan data statistik untuk pengambilan keputusan strategis pemerintah.