kapan pandemi berakhir

Kapan Pandemi Covid Akan Berakhir Ini Kabar Terbaru dari WHO

Kapan Pandemi Covid Akan Berakhir? Ini Kabar Terbaru dari WHO

Pandemi Covid-19 diprediksi akan segera berakhir. Hal ini bisa terjadi apabila kondisi dunia sesuai prediksi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Pada akhir Februari lalu, Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata fase bahaya akibat Covid-19 bisa selesai pada pertengahan 2022. Akan tetapi ada dua syarat yang bisa membuat prediksi ini terwujud.

Pertama, tingkat vaksinasi di beberapa negara sudah sangat tinggi dan harus lebih didistribusikan secara merata. Kedua, keparahan gejala Covid-19 yang dibawa varian Omicron tidak seberat varian-varian sebelumnya.

Kapan Pandemi Covid Akan Berakhir Ini Kabar Terbaru dari WHO

Meski fase akut pandemi berakhir, Tedros mengingatkan dunia agar harus bersiap untuk potensi lebih banyak varian yang muncul di masa depan. Bahkan, kata dia, kondisi ideal untuk varian yang lebih menular dan lebih berbahaya bisa terjadi.

Direktur Darurat WHO Michael Ryan mengatakan 2022 akan menjadi titik balik pandemi yang bisa berubah statusnya menjadi endemi. Menurut KBBI, endemi berarti penyakit yang berjangkit di suatu daerah atau pada suatu golongan masyarakat.

“Apa yang perlu kita lakukan adalah mencapai tingkat kejadian penyakit yang rendah dengan vaksinasi maksimum dari populasi kita sehingga tak ada yang harus mati. Itulah akhir dari keadaan darurat dalam pandangan saya. Itulah akhir dari pandemi,’ kata Ryan dikutipĀ https://transtourism.id/ dari sumber berita Internasional.

Berdasarkan data WHO, per Minggu (20/3/2022) waktu Indonesia tercatat ada 464 juta lebih kasus Covid-19 di dunia. Dari jumlah tersebut, 1,9 juta di antaranya muncul dalam kurun 24 jam terakhir.

Eropa menjadi wilayah dengan kasus Covid-19 terbanyak yaitu mencapai 191 juta kasus.

Menyusul setelahnya ada Benua Amerika (149,4 juta kasus), Asia dan Asia Tenggara (56,6 juta), kawasan Timur Pasifik (36,8 juta), Timur Tengah (21,4 juta), dan Afrika (8,5 juta)

Pada saat yang sama, sebanyak 10,9 miliar dosis vaksin tercatat sudah didistribusikan ke berbagai negara.

Kabar Pandemi Berakhir dan PeduliLindungi Langgar HAM Hoax, Begini Faktanya

Kabar Pandemi Berakhir dan PeduliLindungi Langgar HAM Hoax, Begini Faktanya

Beredar informasi liar yang menyebutkan bahwa Mahkamah Agung (MA) memutuskan pandemi telah berakhir dan negara dilarang melakukan pemaksaan vaksinasi COVID-19. Benarkah?

Laman kominfo, Senin (25/4/2022), menyebutkan pesan berantai itu mencantumkan narasi dengan 4 poin dari putusan MA Nomor 31 P/HUM/2022. Empat poin yang dimaksud adalah:

1. Pandemi Covid-19 dinyatakan telah berakhir;
2. Negara dilarang melakukan pemaksaan vaksin;
3. Pemerintah wajib menyediakan vaksin halal yang mendapatkan sertifikasi halal dan label halal MU; dan
4. Aktivitas ibadah, sekolah, transportasi, dan usaha tidak boleh dibatasi dan berjalan secara normal seperti sediakala.

Pesan berantai tersebut yang menyatakan aplikasi PeduliLindungi tidak boleh lagi digunakan karena melanggar hak asasi manusia (HAM).

Faktanya, poin-poin tersebut tidak pernah tercantum dalam putusan MA No 31 P/HUM/2022. Dilansir dari laman resmi MA, tidak ada putusan soal pandemi COVID-19 dinyatakan berakhir. Selain itu, pemerintah berhak melakukan program vaksinasi COVID-19 di wilayah NKRI untuk penanganan pandemi.

Kabar Pandemi Berakhir dan PeduliLindungi Langgar HAM Hoax, Begini Faktanya

Apa bunyi keputusan MA? Silakan baca di halaman selanjutnya.

Berikut ini bunyi putusan MA tersebut:

“Pemerintah (Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis Vaksin COVID-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 di wilayah Indonesia.”

Selanjutnya, terkait dengan kehalalan vaksinasi, pemerintah memang diwajibkan memberikan jaminan tentang kehalalan vaksin. Namun tak ada keharusan vaksin dengan sertifikasi dan label halal MUI.

“Pemerintah (Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis Vaksin COVID-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di wilayah Indonesia,” bunyi poin putusan tersebut.