pedulilindungi vaksin

Kabar Pandemi Berakhir dan PeduliLindungi Langgar HAM Hoax, Begini Faktanya

Kabar Pandemi Berakhir dan PeduliLindungi Langgar HAM Hoax, Begini Faktanya

Beredar informasi liar yang menyebutkan bahwa Mahkamah Agung (MA) memutuskan pandemi telah berakhir dan negara dilarang melakukan pemaksaan vaksinasi COVID-19. Benarkah?

Laman kominfo, Senin (25/4/2022), menyebutkan pesan berantai itu mencantumkan narasi dengan 4 poin dari putusan MA Nomor 31 P/HUM/2022. Empat poin yang dimaksud adalah:

1. Pandemi Covid-19 dinyatakan telah berakhir;
2. Negara dilarang melakukan pemaksaan vaksin;
3. Pemerintah wajib menyediakan vaksin halal yang mendapatkan sertifikasi halal dan label halal MU; dan
4. Aktivitas ibadah, sekolah, transportasi, dan usaha tidak boleh dibatasi dan berjalan secara normal seperti sediakala.

Pesan berantai tersebut yang menyatakan aplikasi PeduliLindungi tidak boleh lagi digunakan karena melanggar hak asasi manusia (HAM).

Faktanya, poin-poin tersebut tidak pernah tercantum dalam putusan MA No 31 P/HUM/2022. Dilansir dari laman resmi MA, tidak ada putusan soal pandemi COVID-19 dinyatakan berakhir. Selain itu, pemerintah berhak melakukan program vaksinasi COVID-19 di wilayah NKRI untuk penanganan pandemi.

Kabar Pandemi Berakhir dan PeduliLindungi Langgar HAM Hoax, Begini Faktanya

Apa bunyi keputusan MA? Silakan baca di halaman selanjutnya.

Berikut ini bunyi putusan MA tersebut:

“Pemerintah (Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis Vaksin COVID-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 di wilayah Indonesia.”

Selanjutnya, terkait dengan kehalalan vaksinasi, pemerintah memang diwajibkan memberikan jaminan tentang kehalalan vaksin. Namun tak ada keharusan vaksin dengan sertifikasi dan label halal MUI.

“Pemerintah (Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis Vaksin COVID-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di wilayah Indonesia,” bunyi poin putusan tersebut.